Tag

Pengertian hukum.
Definisi hukum menurut para ahli :
1. Leon Duguit adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan   oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran
2. Drs. E Utrecht, S.H adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Sistem hukum nasional adalah perangkat hukum negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu operasional kenegaran, sehingga membentuk suatu totalitas kerja dibidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.

Unsur-unsur hukum antara lain:
b. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
d. Peraturan itu bersifat memaksa
e. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas

Ciri-ciri hukum antara lain:
a. Adanya perintah atau larangan
b. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.
c. Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupa hukuman

Pelanggaran sanksi-sanksi hukum tercatat dalam kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) atau perdata. Contoh sanksi pidana antara lain sebagai berikut :
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
1) Seumur hidup
2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
c. Pidana kurungan, sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya satu tahun.
d. Pidana denda, sanksi yang dikenakan sebagai berikut :
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
3) Pengumuman keputusan hakim

Penggolongan hukum
1. Menurut sumbernya dibedakan atas:
a. Undang-undang
b. Kebiasaan
c. Keputusan hakim
d. Traktat
e. Pendapat sarjana hukum
2. Menurut bentuknya, dibedakan atas:
a. Hukum tertulis
b. Hukum tak tertulis

3. Menurut tempat berlakunya, dibedakan atas:
a. Hukum nasional
b. Hukum internasional
c. Hukum asing
d. Hukum gereja

4. Menurut waktu berlakunya, dibedakan atas:
a. Hukum positif (ius constitutum)
b. Ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang.
c. Hukum alam

5. Menurut sifatnya, dibedakan atas:
a. memaksa
b. mengatur

6. Menurut wujudnya, dibedakan atas:
a. Obyektif
b. Subyektif

7. Menurut isinya, dibedakan atas:
a. Publik :
o HTN
o HTUN
o Hukum Pidana
o Hukum Pajak
o dll
b. Privat :
o Hukum umum
o Hukum Perselisihan
o Hukum antar agama
o Hukum interlokal

Tata Urutan Perundang-undangan

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU
4. Perpu
5. PP
6. Keppres
7. Perda

Lembaga Peradilan

Menurut UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara  yang diajukan kepadanya.

Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah mahkamah konstitusi.

Pengadilan umum terdiri dari Pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi diatur dalam UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dan UU No. 13 Tahun 1965 tentang peradilan umum dan mahkamah agung. Sedangkan Mahkamah Agung diatur pula dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

  1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri bertugas memeriksa dan memutuskan segala perkara dalam tingkat pertama, baik perkara dalam tingkat pertama, baik perdata maupun perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan negeri diadili oleh seorang hakim yang dibantu oleh seorang panitera.

Pengadilan negeri berkedudukan di daerah kabupaten atau tingkat 2 sebagai wilayah kekuasaannya, dilengkapi dengan seorang kepala pengadilan, wakil kepala pengadilan, hakim-hakim dan panitera.

Dalam setiap wilayah kekuasaan pengadilan negeri ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang dilengkapi dengan seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda. Kejaksaan merupakan alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum adalah bertindak untuk mempertahankan kepentingan masyarakat. Selain itu kejaksaan juga dibebani tugas untuk melakukan pengusutan pelanggaran pidana yang telah terjadi, dan tugas pelaksanaan keputusan hakim.Dalam perkara perdata tidak ditemui peranan jaksa.

Asas dalam penuntutan :

  1. Asas Opportunitas yaitu kejaksaan tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang walaupun telah diketahui kebenarannya benar-benar bahwa dia bersalah, demi kepentingan umum.
  2. Asas Legalitas adalah jaksa wajib menuntut setiap orang yang melakukan delik (tindak pidana) tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul.
  1. Pengadilan Tinggi

Merupakan pengadilan banding berkedudukan di daerah tingkat I atau propinsi untuk menyelesaikan perkara perdata maupun perkara pidana pada tingkat 2 atau tingkat banding apabila suatu perkara pada pengadilan negeri telah diputuskan / diadili atau dapat dilakukan pula pemeriksaan ulang pada kasus perkara pidana oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pada pengadilan tinggi, pemeriksaan hanya ditujukan pada berkas perkara saja, kecuali pengadilan menghendaki langsung untuk mendengarkan para pihak yang terlibat perkara.

Kekuasaan pengadilan tinggi, adalah sebagai berikut:

  1. Memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
  2. Memberi  pembinaan pada pengadilan negeri diwilayah hukumnya
  3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
  4. Perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya diawasi dengan teliti oleh pengadilan tinggi.
  5. Berwenang memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.