Tag

Bentuk Negara dan kedaulatan negara RI di atur pada Pasal 1 ayat 1 .
Bentuk negara RI adalah Kesatuan dan bentuk pemerintahan RI adalah republik.
Secara umum bentuk negara dibedakan menjadi 2:
Negara kesatuan
Negara serikat

Ciri-ciri bentuk negara kesatuan
  • Tidak ada negara dalam negara
  • Hanya ada 1 kepala negara
  • Hanya ada 1 konstitusi/UUD
  • Pemerintah pusat berdaulat ke dalam dan ke luar
  • Hanya ada 1 dewan menteri
Ciri – ciri bentuk negara serikat

  • Ada negara dalam negara
  • Ada beberapa kepala negara
  • Ada beberapa konstitusi
  • Pemerintah pusat berdaulat ke luar, kedaulatan ke dalam dipegang oleh negara-negara bagian
  • Ada beberapa dewan menteri
Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu
  1. Republik, cirinya :a. Kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilu
    b. Masa jabatan kepala negara terbatas (5 tahun, 4 tahun tergantung konstitusi)
  2. Monarki/kerajaan, cirinya :a. Jabatan kepala negara/ raja bersifat keturunan
    b. Masa jabatan kepala negara tidak terbatas (sampai meninggal)
Bukti bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik
  1. Kepala negara Indonesia seorang Presiden
  2. Presiden dipilih oleh rakyat (Pasal 6A Ayat 1 UUDNKRI Tahun 1945)
  3. Masa Jabatan Presiden dibatasi 5 tahun (Pasal 7 UUDNKRI Tahun 1945
Kedaulatan di Indonesia ditangan rakyat
  1. Kedaulatan rakyat secara tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, alenia ke-4.
  2. Kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada lembaga/badan manapun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.
Pasal-pasal lain yang membuktikan Indonesia sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat:
  1. Pasal 2 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945: MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu
  2. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945: anggota DPR dipilih melalui pemilu
  3. Pasal 6A ayat 1 UUDNKRI Tahun 1945: Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Negara Indonesia adalah negara hukum
Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum artinya menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
 
Tiga prinsip negara hukum
  1. Supremasi hukum
  2. Kesetaraan di hadapan hukum
  3. Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum

Ciri-ciri negara hukum

  1. Jaminan perlindungan HAM
  2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
  3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum
  4. Negara Indonesia sebagai negara hukum juga dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 UUDNKRI Tahun 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pelaksanaan Pemilu dalam UUDNKRI Tahun 1945

  1. Pemilu diatur dalam BAB VIIB Pasal 22E
  2. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
  3. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres dan DPRD
  4. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik
  5. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
  6. Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional. Tetap, dan mandiri.
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan UU

Pemilu adalah wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 2.

Sistem Pemerintahan
Pengertian sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.
 
Macam-macam sistem pemerintahan
Presidensial, ciri-cirinya :
  1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
  2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen.
  3. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
  4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
  5. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
  6. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan
    Presiden tidak langsung dibawah pengawasan parlemen.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer

  1. Badan legislatif/parlemen adalah satu-satunya badan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
  2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang partai politik yang memenangkan pemilu.
  3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri.
  4. Perdana menteri pilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif.
  5. Kabinet bertanggung jawab pada parlemen.
  6. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, Kepala negara adalah presiden/raja.
  7. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen

Sistem pemerintahan Indonesia sesudah diamandemen

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan Presidensial.
  3. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan , dipilih langsung oleh rakyat.
  4. Kabinet/menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden
    Parlemen terdiri dua bagian (bikameral) : DPR dan DPD sekaligus merupakan anggota MPR
  5. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen

  1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  2. Sistem konstitusional
  3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
  6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. Kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
  2. Bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial
  3. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
  4. Menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden
  5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral) DPR dan DPD
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MK,MA
  7. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR
  8. Presiden dalam mengangkat pejabat negara mendapat pertimbangan dari DPR
  9. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan mendapt pertimbangan dan/ persetujuan DPR
  10. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk UU dan hak budget (anggaran)

Mekanisme Impeachement Presiden Republik Indonesia

  1. MPR tidak memiliki wewenang memilih presiden dan wakil presiden
  2. MPR memiliki wewenang melakukan impeachment terhadap presiden dan wapres.
  3. Impeachment / pemakzulan sama artinya dengan pemberhentian.
  4. Presiden bisa di impeachment apabila melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
  5. Bila dalam pengawasan DPR, presiden ditemukan melakukan pelanggaran hukum maka DPR dengan dukungan 2/3 jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR namun terlebih dahulu meminta putusan dari mahkamah konstitusi.
  6. Setelah itu DPR akan meneruskan kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.