Tag

Pemerintah pusat arti sempit adalah Presiden dan para menteri. Dalam arti luas adalah semua lembaga tinggi negara. Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah.

Pembagian daerah diatur Pasal 18 Ayat 1 dengan rumusan sebagai berikut : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Daerah diberi kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negera kesatuan.

Tugas dan wewenang Kepala daerah:
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  2. Mengajukan rancangan perda
  3. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD
  5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
  6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangan.
Fungsi DPRD:
  1. Fungsi legislasi : membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah
  2. Fungsi anggaran : menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah
  3. Fungsi pengawan : mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
Prinsip-prinsip Otonomi Daerah
  1. Prinsip otonomi luas; daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, kecuali yang menjadi wewenang pemerintah pusat.
  2. Otonomi nyata; menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah
  3. Otonomi yang bertanggungjawab,

Kewenangan pemerintah pusat :
1. Politik luar negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dsb.
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Moneter
5. Yustisi
6. Agama

Kewenangan pemerintah provinsi :
1. Urusan wajib
  • perlindungan hak konstitusional
  • perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI
  • pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional
2. Urusan pilihan
  • perencanaan dan pengendalian pembangunan
  • perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat
  • penyedia sarana dan prasarana umum
  • penanganan bidang kesehatan
  • penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia
  • penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
  • penanganan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
  • fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
  • pengendalian lingkungan hidup
  • pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
  • pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan
  • pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
kewenangan pemerintah kabupaten:
  • perencanaan dan pengendalian pembangunan
  • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat
  • penyediaan sarana dan prasarana umum
  • penanganan bidang kesehatan
  • penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia
  • penanggulangan masalah sosial
  • penanganan bidang ketenagakerjaan
  • fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
  • pengendalian lingkungan hidup
  • pelayanan pertanahan
  • pelayanan kependudukan dan catatan sipil
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan
  • pelayanan administrasi penanaman modal
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan